Selamat Datang di
POS BANTUAN HUKUM
DESA BANDUNG
Siap melayani Bantuan Hukum bagi Warga.... Bebas Biaya!
UPAYA Pemerintah Desa Bandung dalam memberikan pelayanan kepada segenap warga, khususnya yang tidak mampu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya yang menjadi produk inovasi dalam Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL) Desa Bandung penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) baik secara offline maupun online.
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan Program dari Kementerian Hukum RI berupa Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu).
Pendirian Posbankum di Desa Bandung juga sejalan Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan setidaknya Lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Keluarga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat. Namun kemudian Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa ”Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan”, sehingga dengan demikian maka Posbakum Desa dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa melalui layanan bantuan hukum.
Wahyu Kusnadiharja
Kades Bandung
INFORMASI UMUM Posbankum Desa
Tentang Posbakum Desa
Jenis Pelayanan
Waktu Pelayanan
Kontak Kami
STATISTIK LAYANAN Tahun 2025
Total Layanan
-
Administrasi Hukum
0
-
Akses Hukum
0
-
Layanan Hukum
0
Sekretariat Posbankum Desa Bandung
Jalan Kampung Cileuksa, RT.003/RW.02, Desa Bandung,
Kecamatan Banjar,
Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten – 42252
POS BANTUAN HUKUM
DESA BANDUNG
Melayani Bantuan Hukum
bagi Warga Tidak Mampu
Bebas Biaya!
UPAYA Pemerintah Desa Bandung dalam memberikan pelayanan kepada segenap warga, khususnya yang tidak mampu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya yang menjadi produk inovasi dalam Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL) Desa Bandung penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) baik secara offline maupun online.
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan Program dari Kementerian Hukum RI berupa Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI No1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu).
Pendirian Posbankum di Desa Bandung juga sejalan Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan setidaknya Lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Keluarga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat. Namun kemudian Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa ”Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan”, sehingga dengan demikian maka Posbakum Desa dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa melalui layanan bantuan hukum.
Wahyu Kusnadiharja
Kades Bandung
Total Layanan
-
Kategori Administrasi Hukum
0 kasus
-
Kategori Akses Hukum
0 kasus
-
Kategori Layanan Hukum
0 kasus
